KB Jadikan Anak Berkualitas

Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah Drs Sri Wahono MKes mengatakan bahwa untuk melaksanakan program KB sangat sederhana. Yakni bagaimana kepala desa/kelurahan, bisa menyisihkan waktu 1 jam bersama kader KB dan PLKB. Disitu kepala desa/kelurahan dapat menanyakan berapa pencapaian kemarin dan pencapaian bulan lalu.

“Kami mohon Pak Kades/Pak Kalur bisa menyisihkan waktu 1 jam untuk program KB. Karena dulu KB pernah berhasil dengan cara seperti itu. Juga karena dulu pelayanan KB bisa dilaksanakan di tempat terdekat yaitu di Posyandu. Kami sangat percaya Pak Kades/Pak Lurah lebih pintar lebih pandai lebih menguasai dalam melaksanakan program KB di desanya,” kata Sri Wahono di hadapan kepala desa/ kelurahan dan tokoh masyarakat, se Kabupaten Purworejo, pada kegiatan orientasi program kependudukan dan keluarga Berencana.

Pelaksanaan orientasi yang dihadiri sekitar 600 peserta tersebut di buka Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg, di pendopo Kabupaten, Senin (10/12). 

Lebih lanjut Wahono mengatakan dengan jumlah anak yang sedikit, pasti akan lebih mudah memenej daripada anak banyak. Karena jumlah anak yang banyak otomatis dituntut sarana pangan, bagaimana menjadikan anak berkualitas terpenuhi kebutuhan kesehatan, gizi, pendidikan, serta menjadi anak soleh, dan lain-lain. 

Sementara itu Bupati Drs H Mahsun Zain MAg mengharapkan kepala desa/kelurahan dan tokoh masyarakat, dapat mengaktifkan kegiatan yang berkaitan dengan program KB sebagai wadah pembinaan karakter sumberdaya manusia. “Ini nantinya tidak saja dalam rangka menunjang program kegiatannya saja. Namun berbagai langkah nyata dan positif juga harus dilakukan, agar pemerintah desa mampu menjadi institusi yang benar-benar membawa kesuksesan program keluarga berencana,” harapnya.

Kepala Badan KBPP Kabupaten Purworejo Drs Muh Wuryanto MM, mengatakan pelaksanaan kegiatan orientasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi bersama. Karena betapapun majunya sektor pembangunan, tanpa diimbangi dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, maka hasilnya kurang berarti dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Termasuk menyerasikan kebijakan pengendalian penduduk dengan program pembangunan lainnya, melalui konsep pembangunan yang berwawasan kependudukan, dengan ciri-ciri program yang memperhatikan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, mengutamakan pembangunan yang pro rakyat, sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi daerah. “Tetapi tetap memperhatikan peningkatan kualitas keluarga sebagai basis peningkatan kualitas SDM dan pelestarian lingkungannya,” katanya.