Sebanyak 90 petugas badan koordinasi kehumasan (Bakohumas)
dan pengelola data elektronik (PDE) se Kabupaten Purworejo, mengikuti rapat
koordinasi, Selasa (17/7) di ruang Arahiwang. Rakor yang dibuka Asisten Sekda
Bidang Pemerintahan Drs Said Romadlon itu, mengusung tema “Dalam rangka
menyongsong Keterbukaan Informasi Publik, kita wujudkan penyelenggaran
pemerintahan Kabupaten Purworejo yang informatif dan komunikatif”.
Menurutnya, tema tersebut sangat relevan dengan kondisi
aktual saat ini, seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, ia minta kepada
petugas Bakohumas dan PDE yang ada di masing-masing SKPD, untuk mendukung
terselenggaranya keterbukaan informasi publik di jajaran Pemerintah Kabupaten
Purworejo.
“Caranya dengan mempelajari regulasi-regulasi yang sudah ada baik di tingkat pusat maupun daerah, kemudian diimplementasikan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah dibangun di semua SKPD, kecuali kelurahan,”katanya.
Dikatakan bahwa seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik saat ini, memang dituntut berbasis elektronik (e-Government). Dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa internet dan intranet, secara bertahap diharapkan bisa membangun sistem informasi terintegrasi, yang akan menghasilkan birokrasi yang cepat, akurat, efisien dan transparan.
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa pada tanggal 28 April 2011 yang lalu, para pimpinan SKPD telah menandatangani komitmen untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo di bidang teknologi informasi. Kebijakan ini secara tidak langsung mengharuskan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana di semua lini SKPD, agar selalu lebih akrab dengan komputer dan laptop dalam mengakses data/informasi melalui program yang tersedia yakni spark, situs intrapwr.net dan www.purworejokab.go.id.
“Walaupun demikian, tidak kalah pentingnya adalah kemauan aparatur dalam mengembangkan kemampuannya merajut prestasi dan etos kerja, dengan memanfaatkan berbagai bimbingan teknis yang diperoleh dan ditularkan kepada rekan kerjanya sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah, cepat dan akurat,”harapnya.
“Caranya dengan mempelajari regulasi-regulasi yang sudah ada baik di tingkat pusat maupun daerah, kemudian diimplementasikan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah dibangun di semua SKPD, kecuali kelurahan,”katanya.
Dikatakan bahwa seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik saat ini, memang dituntut berbasis elektronik (e-Government). Dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa internet dan intranet, secara bertahap diharapkan bisa membangun sistem informasi terintegrasi, yang akan menghasilkan birokrasi yang cepat, akurat, efisien dan transparan.
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa pada tanggal 28 April 2011 yang lalu, para pimpinan SKPD telah menandatangani komitmen untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo di bidang teknologi informasi. Kebijakan ini secara tidak langsung mengharuskan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana di semua lini SKPD, agar selalu lebih akrab dengan komputer dan laptop dalam mengakses data/informasi melalui program yang tersedia yakni spark, situs intrapwr.net dan www.purworejokab.go.id.
“Walaupun demikian, tidak kalah pentingnya adalah kemauan aparatur dalam mengembangkan kemampuannya merajut prestasi dan etos kerja, dengan memanfaatkan berbagai bimbingan teknis yang diperoleh dan ditularkan kepada rekan kerjanya sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah, cepat dan akurat,”harapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar