Bupati : Sampai Lebaran Stok Sembako Cukup

Bupati Purworejo melakukan inspeksi sembilan bahan pokok makanan di pasar Baledono, Rabu (8/8). Didampingi Sekda Purworejo Drs Tri Handoyo MM, Plh. Assisten II Sekda Ir Jumali, Ka Dinas Perindagkop Dra  Suhartini, Kabag Perekonomian Drs  Sriyono dan Kabag Humas  Drs Joko Saptono, Bupati mengunjungi para pedagang di Pasar Baledono sekaligus mengecek harga-harga kebutuhan masyarakat selama bulan puasa menjelang lebaran.

Dari pantauan itu diketahui untuk harga daging sapi belum mengalami kenaikan yaitu Rp.70.000/Kg. Untuk Ayam potong juga belum mengalami kenaikan yaitu Rp.25.000/Kg. Sedangkan harga ikan seperti ikan bawal mencapai Rp.16.000 sampai Rp.17.000/Kg.  ”Harga daging sapi, kerbau dan ayam potong biasanya menjelang lebaran H-3 biasanya pasti naik,” kata Atik (40 tahun) salah seorang pedagang daging di los daging pasar  Baledono.

Namun udang justru mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu dari harga Rp.40.000/Kg, kini menjadi Rp.70.000/Kg. Kenaikan ini dikarenakan tergantung dari kondisi cuaca.

Harga sayur mayur seperti wortel, tomat dan kembang kol juga belum naik. Harga wortel dan tomat  per kilo masih Rp.5000-6000/Kg. Kembang kol Rp.8000/Kg. Untuk harga cabe juga belum mengalami kenaikan per kilo mencapai Rp.14.000, telur Rp.14.500, sedangkan bawang putih dan bawang merah justru mengalami penurunan.

Untuk harga beras juga belum mengalami kenaikan, bahkan cenderung menurun. Hal ini dikarenakan disamping sudah mulai panen, turunnya harga juga dikarenakan adanya Raskin. Untuk jenis rojo lele mencapai Rp.9000/Kg.

Bupati juga mengecek harga kedele di kios milik Rohmah (32 tahun), dimana harga kedele impor per kilonya Rp.7.500. Untuk kedele lokal mencapai Rp.7.700/Kg, namun sampai sekarang kedele lokal masih hilang dari pasaran.

Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg dalam keterangannya menyampaikan, sampai sekarang dan jelang lebaran masyarakat tidak perlu kawatir karena stok kebutuhan bahan makanan di Purworejo masih cukup  banyak. Termasuk  harga kedelai juga turun, dikarenakan sudah ada stok kedele di gudang Grantung yang cukup.
”Kita perkirakan kebutuhan untuk bulan puasa sampai lebaran nanti stok pangan masih cukup. Kalau nanti ada kenaikan harga itu hanya sentimen pasar,” imbuhnya.

Kedelai Gonjang Ganjing, Pengrajin Tahu Di Purworejo Tetap Exis

Kelangkaan kedelai yang terjadi akhir-akhir ini ternyata tidak begitu berpengaruh terhadap para pengrajin tahu dan tempe di Kabupaten Puworejo. Para pengrajin tahu dan tempe tetap memproduksi seperti hari-hari biasa tanpa kesulitan memperoleh bahan baku. 

Bahkan mendekati Hari Raya Ifdul Fitri ini permintann pasar justru semakin meningkat. Salah satu pengrajin tahu yang tetap eksis adalah Amat Fajar (40), warga Desa Grantung RT 01 RW 02, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Amat Fajar yang memulai usaha pembuatan tahu sejak 1990 ini mengaku tidak terganggu dengan adanya kelangkaan kedelai di berbagai daerah. “Buktinya sampai sekarang saya masih tetap memproduksi dan tidak ada masalah dengan kedelai,” katanya. 

Menurut Amat, rata-rata per hari usahanya mampu menghabiskan satu kwintal lebih kedelai. Bahan baku tersebut dia peroleh dari toko-toko yang menjual kedelai di wilayah Purworejo. Sedang jenis tahu yang diproduksi adalah tahu sayur dan tahu pong. Untuk pemasaran, kata Amat Fajar, dirinya memasarkan sendiri di Pasar pagi Suronegaran dengan dibantu istrinya. 

 

Disamping itu banyak juga para penjual asongan yang mengambil langsung di rumahnya. Penjual asongan ini biasanya hanya mengambil tahu pong saja kemudian dijual di stasiun dan terminal. Menurut Amat, menyikapi kenaikan harga kedelai yang terus merangkak naik. Dirinya punya solusi sederhana tapi tepat sasaran. 

Caranya, Amat dan istrinya meminta pendapat kepada para pelangganya terkait kenaikan harga kedelai. Artinya para pelenggan maunya bagaimana, ingin harga tetap tapi ukuran dikurangi atau harga naik tapi ukuran seperi biasanya. Nah dari hasil survei inilah kemudian disepakati harga naik tapi ukuran seperti biasa. Amat mengatakan, dalam urusan harga dirinya memang sering meminta pendapat pelangganya sehingga pada saat ada perubahan pembelinya tidak pindah ke penjual lainya. 

Dikatakan, dalam menentukan harga dirinya tidak semata-mata mencari untung besar melainkan lebih pada kesinambungnnya. “ Sebagai contoh, tahu yang harganya Rp 1500 hanya menjadi Rp 1700,” ucap Amat Meski demikian Amat mengaku dari usaha perusahaan yang ditekuninya tersebut per hari bisa mendapat laba Rp 300 ribu. Saat ini perusahaan tahu milik Amat Fajar memperkerjakan sembilan orang. Dua orang tukang goreng, enam orang bagian gelintir dan satu orang bagian cetak tahu.

Bupati Panen Padi SRI

Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg melakukan panen raya padi SRI di Desa Tangkisan Kecamatan Bayan, Senin (6/8). Panen raya padi jenis Ciherang ini, merupakan bantuan sosial (bansos) kegiatan pengembangan metode SRI organik tahun 2012, dari Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian.

Supardi selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama desa Tangkisan, melaporkan bahwa luas lahan yang ditanami padi SRI adalah 20 hektar, dengan jumlah bantuan berupa uang sebesar Rp 43 juta. Dari luas lahan tersebut, mampu menghasilkan padi rata-rata mencapai 7,3 ton  sampai 8,7 ton gabah perhektar.

“Namun persawahan Desa Tangkisan terkendala irigasi, sehingga hanya mengandalkan mesin bor untuk mengairi sawah. Sebab irigasi dari desa Jrakah tidak pernah sampai di desa Tangkisan,”ungkapnya.

Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Desa Tangkisan, khususnya kelompok tani yang telah berupaya untuk memakmurkan dirinya sendiri melalui peningkatan hasil pertanian. Karena dengan hasil panen yang semakin banyak, maka rakyat akan semakin sejahtera.

Menurutnya, sekarang ini lahan persawahan semakin sempit, karena banyak didirikan bangunan. Untuk itu, perlu adanya kesadaran agar tidak mendirikan bangunan di lahan persawahan. “Lahan semakin sempit, tapi jumlah penduduk yang makan nasi semakin banyak. Untuk itu, perlu adanya penganekaragaman makananan, agar kita tidak terkena krisis pangan,”katanya.

Untuk mengatasi kelangkaan sumber air, Bupati mengakui tidak mungkin hanya mengandalkan sumur bor saja. Disamping perbaikan sarana irigasi, perlu pula mengatasi masalah sumber air dengan memelihara lingkungan hidup. Terutama kawasan hutan yang menjadi sumber resapan air, serta menjaga ekosistem agar tidak rusak.

Relokasi PKL Ke Jalan Kemuning Dan Pramuka Akan Timbulkan Persoalan Baru

Rencana pemerintah daerah untuk merelokasi pedagang kaki lima (PKL) dengan menempatkan pada kios-kios yang akan dibangun di atas ruas jalan Kemuning dan jalan Pramuka, akan menimbulkan persoalan baru, mengingat jalan adalah pra sarana lalu lintas berkendaraan. Undang-undang nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggungnya fungsi jalan, baik di dalam ruang manfaat jalan, ruang milik jalan maupun ruang pengawasan jalan.

Hal itu disampaikan oleh Susi Nurdiani ST, selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Purworejo ketika membacakan pemandangan umum fraksinya terdapat Rancangan KUA PPAS 2013, dalam rapat paripurna di gedung dewan, beberapa waktu lalu. Menurut PDI Perjuangan, penataan PKL harus memperhatikan keindahan, ketertiban, tata ruang dan tata guna lingkungan, serta memperhatikan asas kepatutan dan kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. “Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan agar rencana tersebut ditinjau kembali,”katanya.

Hal senada juga diungkapkan Supardi selaku juru bicara Fraksi Amanat Bersama, yang berpandangan bahwa akar penataan PKL di jalan Kemuning dan jalan Pramuka adalah ketidakpastian penegakan hukum oleh aparat, sejak penampungan sementara pedagang yang harusnya sudah dibongkar, tapi sampai saat ini belum dibongkar juga. “Fraksi kami meminta kepada Saudara Bupati agar segera mencari solusi, misalnya dengan mencarikan lokasi yang layak untuk para PKL itu,”katanya.

Namun meski tidak sesuai aturan, atas nama kemanusiaan Fraksi ini menghimbau kepada warga penghuni jalan Kemuning dan jalan Pramuka, agar menambah kesabarannya supaya para PKL tetap berkatifitas disitu. “Sembari pemkab segera mencarikan lokasi untuk menampung mereka, jadi bukan asal diusir,”harapnya.

Purworejo Kembangkan Kedelai Di Sawah Bero

Dalam pencapaian swasembada kedelai, Kabupaten Purworejo telah mengembangkan kedelai dilahan-lahan sawah yang diberokan pada musin tanam III dan lahan-lahan yang berpotensi.

Hal itu diungkapkan Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg, menanggapi persoalan kedelai yang diungkapkan salah satu fraksi di DPRD Purworejo, dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013, Kamis (2/8).

Dijelaskan Bupati bahwa pada tahun 2011 realisasi tanam kedelai di Kabupaten Purworejo seluas 3.190 hektar. Dari luasan itu sekitar 3.000 hektar mendapat bantuan benih dari pemerintah melalui program SL PTT kedelai dengan rata-rata produksi 1,5 ton per hektar.

Tahun 2012 rencana tanam kedelai seluas 4.346 hektar, seluas 4.000 hektar mendapat bantuan benih dari pemerintah. Upaya peningkatan produksi kedelai disamping melalui perluasan areal tanam, juga penerapan teknologi anjuran.

Dengan program SL-PTT, petani disamping mendapat bantuan benih, setiap kelompok dengan lahan seluas 10 hektar mendapat bantuan dana masing-masing sebesar Rp 3.930.000 untuk pembelian saprodi dalam rangka penerapan  teknologi anjuran seluas 1 hektar (untuk percontohan), biaya sekolah lapang, serta biaya pendampingan oleh PPL. “Dengan pendampingan secara intensif, diharapkan permasalahan hama bisa diatasi,”katanya.

Luluk Fauziah Divonis Dua Tahun Penjara

Luluk Fauziah (38), warga Desa Triwarno RT 01 RW 02 Kecamatan Banyuurip dijatuhi humuan dua tahun penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Purworejo Selasa (31/7). Guru cantik sebuah sekolah swasta di Purworejo ini dinyatakan bersalah dalam perkara penggelapan mobil rental.

Majelis Hakim yang diketuai Alex Pasaribu SH dengan hakim anggota Estafana Purwanto SH dan Ermila Widikartiawati SH juga menolak pledoi yang diajukan terdakwa pada sidang sebelumnya. Dalam pledoi itu Luluk mengaku dirinya juga menjadi korban dari Yayasan Amalillah tempat hasil penggelapan mobil rental.

Vonis yang dijatuhkan oleh hakim tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa Jaksa Penuntut Umum Nur Laliy SH yang menuntut Luluk hukuman tiga tahun penjara. Atas putusan tersebut Luluk menyatakan pikir-pikir dulu. Seperti diketahui, luluk adalah tersangka penggelapan 26 mobil rental dari berbagai nerek seperti Xenia, Avansa, Luxio, APV, Visto dan lainya.

Dalam menjalankan operasinya Luluk tak hanya di Purworejo saja. Melainkan juga merambah Wonosobo, Yogyakarta dan Magelang. Modus oprandinya, Luluk menyewa mobil-mobil tersebut Rp 225.000 per hari. Selanjutnya mobil rental tersebut digadaikan dengan harga Rp 20 juta sampai 25 juta. Yang mengherankan, meski luluk tersangka penggelapan 26 mobil, namun dalam BAP barang bukti hanya dicantumkan tiga mobil saja. Sedang sisanya tidak jelas dan tidak pernah disebut-sebut.

Warga Persoalkan Rencana Regruping SD di Kemanukan

Terkait dengan rencana regruping (penggabungan) SD di Desa Kemanukan, puluhan warga baik laki-laki maupun perempuan, menyampaikan aspirasi kepada kepala desa setempat, Senin (30/7). Intinya mereka setuju adanya regruping, namun tidak setuju lokasi sekolah baru yang akan digunakan. Di Desa Kemanukan ada dua SD, yaitu SD Kemanukan di RT 4 RW 1 menempati tanah kas desa. Dan SD Surokriyan di RT 2 RW 3, menempati tanah bengkok kepala desa. Rencananya yang akan diregrup SD Kemanukan, kegiatan belajar mengajar akan menempati SD Surokriyan, dengan nama SD Kemanukan.

Mereka menuntut yang diregruping SD Surokriyan, dengan berbagai alasan. Para pengunjuk rasa mempertanyakan kebijakan yang diambil pemerintah desa. Bahkan mereka menuding kepala desa dan ketua BPD ada maksud tertentu atas pengambilan kebijakan tersebut. Melalui perwakilan, mereka diterima kepala desa, Sudiro, dan Ketua BPD Slamet Mulyono MPd, di ruang kerja kepala desa.

Pengunjuk rasa diwakili antara lain, Sumino (50), Supriyanto (33), dan Sumardi (70). Mereka mempertanyakan kebijakan penentuan SD Surokriyan untuk kegiatan belajar mengajar pasca regruping. Menurutnya penyampaian aspirasi kali ini merupakan kali ketiga.  Sebelumnya kepala desa tidak menghadiri undangan yang disampaikan pihaknya.

Pengunjuk rasa menuntut agar sekolah yang digunakan belajar mengajar pasca regruping SD Kemanukan didasarkan beberapa alasan. Antara lain, faktor keamanan baik lalu lintas maupun tindak pencurian. SD Kemanukan dianggap lebih aman dibanding SD Surokriyan. Terbukti SD Surokriyan pernah dibobol maling sebanyak tiga kali, sementara SD Kemanukan baru sekali. Mereka khawatir keselamatan siswa terhadap kendaraan yang melintas ruas jalan tersebut. Dari segi sejarah, SD Kemanukan lebih dulu ada dibanding SD Surokriyan. Bangunan gedung lebih bagus, karena baru dibangun beberapa waktu lalu.

Selain itu, SD Surokriyan berada satu komplek dengan SMPN 36 dan SMKN 7. Mereka khawatir perilaku jelek anak SMP dan SMK berpangaruh terhadap perilaku anak-anak SD. Lagi pula bila dilihat dari prestasi, siswa SD Kemanukan lebih berprestasi dibanding siswa SD Surokriyan. Saat rapat penentuan lokasi, meraka mengakui tidak diberi tahu.

Kepala Desa Sudiro, ketika dikonfirmasi menolak tuduhan ikut berperan dalam penentuan lokasi sekolah pasca regruping. Menurutnya, penentuan lokasi oleh tim, pihaknya hanya sebagai anggota. Tim menentukan setelah ditawarkan dalam forum rapat yang waktu itu dihadiri berbagai pihak, seperti camat sebagai penanggung jawab, Kepala UPT P dan K sebagai pelaksana, kepala desa, ketua BPD, kepala sekolah, komite sekolah, perwakilan guru, tokoh masyarakat. Pihaknya hanya memfasilitasi tempat dan peserta.

Dalam forum tersebut disepakati kegiatan belajar mengajar pasca regruping di SD Surokriyan dengan mengunakan nama SD Kemanukan. Pertimbangannya waktu itu, lokasi berada di tengah-tengah desa, sehingga dianggap lebih adil. Disamping relokasi tempat pendidikan. “Jadi tidak benar bila saya dianggap menentukan lokasi tersebut. Mungkin mereka lupa bahwa telah tanda tangan di berita acara rapat,” katanya.

Ia mempersilahkan kepada warga yang tidak setuju, untuk menyampaikan aspirasi kepada bupati melalui hirarki yang ada. Apapun keputusannya nanti, pihaknya menerima.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Drs Bambang Ariyawan MM, ketika dimintai konfirmasi disela-sela mengikuti rakor penghematan BBM bersubsidi di Arahiwang,  mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengkaji. Ia akan menurunkan tim ke lokasi untuk mencari masukan. Disamping itu, ia minta kepada masyarakat agar bisa berpikir secara jernih, sehinga nantinya tidak ada yang merasa dirugikan.